Friday, 19 October 2012

Refleksi Rupa Pendidikan Bangsa: Hak Pendidikan Pemuda yang Terabaikan


Milenium keduapuluh yang sedang berlangsung sekarang ini nampaknya telah menjadi ajang percepatan pembangunan bagi negara- negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun salah satu hal yang patut diperhatikan ialah bahwa pembangunan tidak hanya berkaitan dengan hal- hal yang sifatnya fisis dan spasial semata. Pembangunan dalam hal- hal infrastruktur yang sifatnya substansial semestinya lebih diutamakan dan diperhatikan. Terutama ketika hal ini berkaitan dengan agen- agen perubahan dalam pembangunan, yaitu pemuda.

Wakil Presiden RI- Boediono dalam sebuah artikel yang ditulisnya mengungkapkan bahwa
pendidikan merupakan kunci dari sebuah pembangunan suatu bangsa. Boediono mengungkapkan bahwa pemahaman ini kerap kali berhenti hanya sebagai pemahaman yang abstrak semata, perincian dan pengkajian lebih lanjut untuk diimplementasikan terkait hal ini masih jauh dari cukup. Akibatnya, pengamalan hak pendidikan bagi generasi muda terasa terkhianati oleh kebobrokan dari sistem pendidikan Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada pendidikan ‘siap pakai’. Pemuda yang notabene adalah ujung tombak yang akan membawa ke mana arah pembangunan, justru kebanyakan mengalami pendangkalan ketika mulai menyentuh sistem pendidikan tersebut.

Dalam pengantar penjelasan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa hakikat pendidikan dalam konteks pembangunan nasional, yaitu sebagai pemersatu bangsa, penyamaan kesempatan, dan pengembangan potensi diri. Melalui penjelasan tersebut, teranglah bahwa semestinya pendidikan didaya fungsikan untuk pemersatu dan penyamaan kesempatan demi tercapainya pengembangan potensi diri bagi peserta didik dan bahkan pendidik.

Hal ini berbanding terbalik dengan fakta yang sekarang ini beredar. Pendidikan kerap kali telah menjadi ajang komersialisasi bagi pihak- pihak tertentu yang justru membuat ketimpangan hak dalam memperoleh pendidikan. Sebagai contoh ialah adanya program RSBI ( Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional). Sistem ini menyediakan pengajaran yang bertaraf internasional dengan kelas bilingual tetapi dengan kompensasi biaya pendidikan yang lebih tinggi. Dapat dipahami bahwa mungkin prinsip pay high, served high lah yang berlaku. Namun tidakkah ini bertentangan dengan asas penyamaan kesempatan dalam pendidikan? Tidakkah ini justru secara tidak langsung mendidik generasi muda bahwa uang-lah yang menentukan tingkat kualitas barang dan jasa yang bisa diperoleh seseorang bahkan dalam hal pendidikan?

Sejalan dengan hal tersebut, keberadaan kebijakan pemerintah terkait pendidikan yang seringkali berubah tanpa memberi perubahan semakin menistakan hak pendidikan berkualitas yang mestinya diperoleh anak- anak bangsa. Istilah ganti menteri, ganti kurikulum sudah tidak lagi asing di kalangan masyarakat. Setidaknya terdapat Sembilan kali perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia dalam rentang waktu dari tahun 1947 hingga 2006. Perubahan ini sesungguhnya selain karena cepatnya kemajuan dalam bidang pendidikan yang berlangsung, juga dikarenakan konsekuensi dalam dinamika politik yang terjadi. Sehingga kemudian urgensi pendidikan bagi generasi muda seolah- olah hanya menjadi kelinci percobaan bagi pencitraan sang menteri yang terpilih saja.

Kondisi yang timpang dalam pendidikan di Indonesia selain karena sistem yang tidak mendukung juga dikuatkan oleh kesalah-kaprahan paradigma. Di antaranya ialah paradigma yang kuat bahwa Ujian Nasional merupakan indikator utama keberhasilan pendidikan di Indonesia. Angka- angka yang tertera pada lembar ijazah menjadi tolak ukur penilaian seberapa baiknya kualitas pendidikan di Indonesia. Padahal sesungguhnya Ujian Nasional hanya merupakan indicator keberhasilan pendidikan selama 3 tahun di institusi pendidikan terkait. Itupun jika memang pelaksanaannya tidak diwarnai kecurangan. ICW pada tahun 2012 ini sempat membeberkan video kecurangan siswa- siswi SMA pada saat Ujian Nasional tahun 2011 lalu. Dalam video tersebut, ditampilkan bahwa prosesi kecurangan ini dilakoni secara begitu tenang dan wajar oleh para pelajar. Momok Ujian Nasional pada kalangan pelajar sudah tidak lagi asing dengan isu- isu transaksi jual beli kunci yang memang jelas- jelas terjadi, bahkan di sekolah- sekolah favorit berprestasi sekalipun. Ini jelas menunjukkan kegagalan dalam pendidikan moral.

Kekeliruan paradigma yang selanjutnya terjadi akibat keberadaan sistem pendidikan yang sifatnya represif dan cenderung pragmatis. Keberadaan kurikulum pendidikan yang padat dan sering memberati peserta didik sama sekali tidak membantu terjadinya peningkatan kualitas pendidikan yang mestinya bisa didapati oleh generasi muda. Di tingkat SMA, anak- anak diharuskan mempelajari tidak kurang dari 10 mata pelajaran setiap minggu yang belum tentu diminati oleh para peserta didik. Ini ibarat seorang balita harus mampu merengkuh sepuluh jari orang dewasa dalam satu tangan di satu waktu. Akibatnya proses pendidikan menjadi bersifat pengajaran yang tidak fokus dan mubadzir. Ditambah dengan tekanan UN yang mengharuskan anak lulus dengan skor tertentu, lengkaplah pendidikan pemuda kemudian mengarah pada pendidikan ‘siap pakai’  yang score based.

Anak- anak hanya diajarkan untuk bisa menghitung, tetapi tidak mengerti bagaimana mendapati apa yang mesti dihitung. Secara kognitif memungkinkan mereka berhasil, tetapi potensi mereka hanya berhenti pada kognitif saja. Sedangkan penggalian potensi yang lain seperti kekreatifan dan keinovatifan cenderung tersumbat oleh sistem yang score based. Pendidikan karakter dan moral pun menjadi terkesampingkan, yang menjadi keutamaan hanyalah bagaimana mencetak skor transkrip yang gemilang di atas kertas.

Seyogyanya sebagaimana diungkapkan Utomo Danan Jaya dalam artikelnya yang berjudul Reformasi Pendidikan, ialah bahwa prinsip- prinsip perubahan dalam pendidikan memang harus sudah secara nyata diimplementasikan, bukan hanya menjadi jargon pemerintahan tanpa adanya bukti tindakan. Bagi pemuda, hak pendidikan tidak lagi hanya soal bisa atau tidak mendapat pendidikan, karena sesungguhnya proses pendidikan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Tetapi lebih mengarah pada hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui sistem. Sehingga out put pemuda yang dihasilkan pun merupakan calon- calon pengubah bangasa yang tidak hanya siap pakai, tetapi juga berpotensi. Sehingga patut dengan jelas dicatat bahwa terdapat dua paradigma yang harus diubah dalam pendidikan di Indonesia.

Pertama, pendidikan bukanlah suatu proses yang keberhasilannya dinilai berdasarkan skor, melainkan nilai secara substansi. Sebab skor adalah apa yang dibayar sedangkan nilai adalah apa yang diperoleh. Kedua, pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang menggali potensi, bukannya menjadi proses pengajaran dengan tujuan mencetak generasi ‘siap pakai’. Karena pendidikan merupakan hak mutlak bagi pemuda agar bisa secara optimal berpartisipasi di tengah pembangunan yang sedang berlangsung dan ia bukanlah martir yang bisa seenaknya dikorbankan demi kepentingan segelintir orang saja.

Sebagai catatan, pentingnya mengingatkan urgensi pendidikan memang tidak ditampik, tetapi mereformasi pendidikan agar lebih berkualitas juga tidak kalah penting. Sebab pertaruhannya di sini adalah pemuda yang menjadi penentu arah masa depan suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia.

Rujukan:


No comments:

Post a Comment